30 Okt 2007

Konferensi meja Budar

Delegasi resmi RI untuk mendapatkan pengakuan dunia sejak proklamasi Kemerdekaan diketuai oleh H.A. Salim, Wakil Menteri Luar Negeri. Kunjungan ini menghasilkan perjanjian persahabatan RI dan Mesir (Juni, 1947). Bagi RI perjanjian ini adalah suatu dukungan moral yang tinggi, karena dengan perjanjian ini kehadiran RI diakui secara resmi dalam pergaulan internasional. Mesir akan selalu dikenang sebagai negara yang pertama kali mengakui kedaulatan RI. Setelah itu menyusul perjanjian persahabatan dengan Suriah (3 Juli 1947) dan Lebanon (9 Juli 1947) serta Irak.

Negara-negara Arab, India, Burma, Australia juga merupakan negara-negara yang paling awal bersimpati pada RI. Dengan berbagai usaha diplomatik dan kerjasama internasional mereka membela perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dukungan mereka dan keterampilan delegasi Indonesia memperjuangkan hak kedaulatan bangsa berhasil menyudutkan Belanda dalam percaturan politik internasional. India dan Australia berhasil membawa masalah Indonesia ke Sidang Dewan Keamanan PBB. Belanda bukan saja gagal total menjadikan perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai "masalah dalam negeri", tetapi juga harus menerima perantara internasional untuk menyelesaikan konflik dua bangsa.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut semua pihak yang bertikai untuk menghentikan tembak-menembak. Pada pukul 00:00 kedua belah pihak mengeluarkan perintah "penghentian tembak ". Perdebatan tentang Indonesia di Dewan Keamanan memberi tempat kepada Indonesia tampil di forum PBB untuk memperjuangkan nasibnya. Berbagai usaha Belanda dan sekutunya (terutama Belgia) untuk menghalangi delegasi Indonesia gagal. Usaha mereka untuk mengikutsertakan wakil Kalimantan dan Negara Indonesia Timur juga gagal. Pada tanggal 25 Agustus Dewan Keamanan menerima dua resolusi, yang masing-masing diajukan oleh Cina dan Amerika Serikat. Resolusi pertama mengharuskan setiap konsulat negara asing yang berada di "Batavia" untuk melaporkan situasi di Indonesia, sedangkan resolusi kedua memutuskan agar Dewan Keamanan menawarkan "jasa-jasa baiknya kepada kedua belah pihak". Berdasarkan resolusi ini Dewan Keamanan membentuk "komisi jasa baik" (good offices commission), yang terdiri atas tiga negara.

Sejak awal awal Belanda telah mempersulit tugas Komisi Tiga Negara. Pada tanggal 29 Agustus atau 4 hari setelah terbentuknya KTN, Belanda mengumumkan garis demarkasi baru yang dikenal sebagai "Garis Van Mook" (Van Mook Line) yang didasari dengan argumen bahwa daerah yang dianggap sebagai wilayah kekuasaan Belanda adalah yang berada di belakang pos-pos terdepan pasukan KNIL/KL. Padahal di belakang pos-pos yang merupakan benteng-benteng terpisah tersebut pasukan TNI dan kekuatan RI lainnya cukup leluasa untuk beroperasi. Konsep "Garis Van Mook" ditolak mentah-mentah oleh RI. Pada tanggal 27 Oktober 1947, Komisi Tiga Negara yang terdiri atas wakil Belgia (Paul van Zeeland), Australia (Richard Kirby) dan Amerika Serikat (Prof. Graham) mendarat di Jakarta. Konflik dengan Belanda selanjutnya dibawah pengawasan internasional.

Untuk menengahi persengketaan tersebut KTN mengajak kedua belah pihak untuk berunding di "wilayah netral" yakni di kapal perang milik Amerika Serikat US Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi RI dipimpin langsung oleh PM Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda diketuai oleh _______________?. Hasil perundingan tidak jauh dari hal-hal yang telah disetujui dalam Persetujuan Linggar Jati, kecuali dua hal yang penting, Pertama, "negara boneka" Belanda telah bertambah jumlahnya mencakup wilayah Sumatra, Jawa dan Madura, dan tidak akan berusaha untuk memperluas lebih dari yang secara de fakto diakui Belanda. Kedua, "Garis Van Mook" diterima sebagai garis demarkasi, sehingga kantong-kantong TNI yang berada di belakang "garis" tersebut harus dikosongkan. Dari hasil ini tampak bahwa Amir Syarifuddin telah memberikan konsesi yang lebih besar dari Syahrir yang telah dijatuhkannya. Akibatnya, partai pendukungnya juga meninggalkannya. Pada tanggal 23 Januari 1948, Kabinet Amir Syarifuddin mengembalikan mandatnya. Atas desakan Parta Masyumi, pada tanggal 29 Januari 1948 Presiden Soekarno menunjukkan Wakil Presiden M. Hatta sebagai Perdana Menteri dari kabinet persidentil.

Suasana perundingan melalui penengah KTN pada awal Desember 1948 meulai menemui jalan buntu. Pada tanggal 11 Desember 1948, Belanda mengatakan bahwa tidak mungkinlagi dicapai persetujuan antara kedua belah pihak. Empat hari kemudian Wakil Presiden Mohammad Hatta minta KTN untuk mengatur perundingan dengan Belanda, tetapi Belanda menjawab pada tanggal 18 Desember 1948, pukul 23:00 malam, bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville. Lewat tengah malam atau tanggal 19 Desember 1948 pagi, tentara Belanda diterjunkan di lapangan terbang Maguwo, yang dikenal dengan istilah Aksi Militer Belanda II (2nd Dutch Military Action). Reaksi internasional atas serangan Belanda terhadap Republik pada tanggal 19 Desember 1948 sangat keras. Negara-negara Asia, Timur Tengah dan Australia mengutuk serangan itu dan memboikot Belanda dengan cara menutu lapangan terbang mereka bagi pesawat Belanda. Dalam sidangnya pada tanggal 22 Desember 1948 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian tembak menembak kepada tentara Belanda dan Republik. Atas usul India dan Birma, Konferensi Asia mengenai Indonesia diadakan di New Delhi pada tanggal 20 Desember 1949. Amerika Serikat, Kuba, dan Norwegia mendesak Dewan Keamanan untuk membuat resolusi yang mengharuskan dilanjutkannya perundingan.

Pada tanggal 24 Januari 1948, Konferensi Asia di New Delhi mengirimkan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB, yang antara lain menuntut dipulihkannya Pemerintah Republik ke Yogyakarta; dibentuknya Pemerintahan Interim; ditariknya tentara Belanda dari seluruh Indonesia; dan diserahkannya kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat, pada tanggal 1 Januari 1950.

Atas usul Amerika Serikat, Tiongkok, Kuba, dan Norwegia, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengharuskan kedua belah pihak menghentikan permusuhan, dipulihkannya pemerintah pusat Republik Indonesia ke Yogyakarta; dilanjutkannya perundingan; dan diserahkannya kedaulatan kepada Indonesia pada waktu yang disepakati.

Resolusi Dewan Keamanan PBB ini memberikan peluang baru bagi KTN untuk kembali aktif menangani Indonesia - Belanda. KTN mendesak Belanda agar para tawanan dibebaskan. Anggota KTN juga datang ke Bangka mengunjungi pemimpin Republik yang ditahan di sana.

Atas desakan Internasional itu pemerintah Belanda mulai melaksanakan move baru dengan mengunjungi Soekarno - Hatta di Bangka dan menawarkan undangan agar Republik bersedia ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Soekarno - Hatta berpendirian bahwa perundingan baru bisa diadakan setelah Pemerintah Republik dikembalikan ke Yogyakarta.

Sementara itu tanggal 23 Maret 1949 KTN yang diminta Dewan Keamanan PBB agar membantu kedua belah pihak untuk melakukan perundingan berdasarkan resolusi tanggal 28 Januari 1949, telah tiba di Jakarta. Dua hari kemudian delegasi Republik yang dipimpin Mr. Mohammad Roem bertemu dengan delegasi Belanda dibawah Van Royen di Hotel Des Indes, Jakarta. Merle Cochran dari KTN bertindak sebagai penengah.

Perundingan berjalan alot, sehingga memerlukan kehadiran Mohammad Hatta dari Bangka dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta.

Setelah hampir tiga minggu berunding, maka pada tanggal 7 Mei 1949 kedua delegasi sepakat untuk mengeluarkan pernyataan masing-masing pihak, yang kemudian dikenal sebagai Pernyataan Roem-Royen (Roem-Royen Statement). Masalah terpenting dari penyataan itu adalah kesediaan Belanda untuk mengembalikan Pemerintah Republik ke Yogyakarta.

Pendekatan antara Pemimpin Republik dam BFO sejak menjelang dilaksanakannya Perundingan Roem-Royen dan kontak-kontak menjelang dan setelah Pemerintah Repbulik kembali ke Yogya, telah membuka jalan untuk mengadakan Konferensi Inter Indonesia. Delegasi RI ke Konferensi Inter Indonesia terbentuk tanggal 18 Juli 1949 dipimpin oleh Wakil Presiden/PM Mohammad Hatta. Sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak dan Anak Agung dari NIT. Konferensi berlangsung yang dari tanggal 20 Juli hingga 22 Juli 1949 menyepakati bahwa Negara Indonesia Serikat akan diberi nama Republik Indonesia Serikat. Merah Putih adalah bendera kebangsaan, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia dan 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan.

Setelah Konferensi Yogya, diteruskan dengan Konferensi Inter Indonesia II yang dimulai sejak 31 Juli s/d 2 Agustus 1949 bertempat di Gedung Pejambon, Jakarta. Pada pertemuan ini disepakati pembentukan Panita Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah berlangsungnya Konferensi Meja Bundar. Diputuskan juga draf awal UUD Republik Indonesia Serikat yang akan dibicarakan dalam KMB.

Pada tanggal 1 Agustus 1949 Rapat gabungan komisi militer (Republik - Belanda - BFO dan UNCI) bersepakat untuk segera menghentikan permusuhan, mengadakan gencatan senjata dan mengembalikan kota-kota yang telah diduduki Belanda ke tangan Republik. Pada tanggal 3 Agustus 1949 pukul 8 malam, melalui RRI, Presiden Soekarno memerintahkan Angkatan Perang RI untuk menghentikan tembak-menembak dengan tentara Belanda. Pada saat yang bersamaan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, Lovink, mengumumkan hal yang sama melalui radio di Jakarta.

Karena penghentian tembak-menembak antara kedua belah pihak harus mulai berlaku sejak 11 Agustus untuk seluruh wilayah Jawa, dan 17 Agustus 1949 untuk Sumatra, maka para komandan lapangan harus pula segera mengadakan pembicaraan baik melalui Panita Bersama Pusat, maupun Komite Daerah, untuk mengatur segi-segi teknis penghentian tembak-menembak, dibantu oleh PBB/UNCI. Sambil menunggu hasil perundingan Konferensi Meja Bundar, tentara Belanda mulai ditarik.

Dengan penhentian tembak-menembak kehidupan ekonomi mulai bergerak kembali. TNI mulai masuk kota. Dimana-mana mereka disambut rakyat dengan gembira dan penuh perasaan haru. Rakyat selanjutnya dapat merayakan peringatan HUT RI tanpa rasa takut. Suasana baru telah mulai dirasakan. Kedatangan Bung Karno dan para pemimpin lainnya di Jakarta mulai dinantikan.

Tanggal 4 Agustus 1949 Presiden Soekarno mengangkat delegasi Republik Indonesia untuk Konferensi Meja Bundar yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak, dan Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. J.H. van Maarseveen. Konferensi yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 ini diikuti pula oleh UNCI.

Pada hakekatnya KMB menghasilkan tiga isu utama persetujuan, yakni:

Disamping itu juga dibahas masalah-masalah bilateral dan domestik yang serius. Semua hutang bekas Hindia Belanda menjadi tanggung jawab nagara Indonesia Serikat. De Javaansche Bank tetap diakui sebagai Bank Sentral. Intergrasi KNIL ke dalam TNI. Masalah Irian Barat akan dibiarkan untuk sementra, yakni "satu tahun".

Pelaksanaan KMB terus dipantau oleh Badan Pekerja KNIP. Pada tanggal 23 Oktober 1949 Badan Pekerja KNIP telah menerima keterangan pemerintah mengenai pembicaraan dalam sidang-sidang KMB yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuono IX.

Hal lengkap KMB disampaikan Perdana Menteri Mohammad Hatta pada Sidang Pleno KNIP tanggal 6 hingga 15 Desember 1949. KNIP menerima hasil KMB dengan 226 setuju, 62 tidak setuju, dan 31 suara blangko. PErsetujuan KNIP itu diberikan dalam dua bentuk, yakni sebuah maklumat dan dua buah undang-undang. Maklumat KNIP diumumkan Presiden RI pada tanggal 14 Desember 1949, berisi tentang negara Repbulik Indonesia Serikat memegang kedaulatan atas seluruh wilayah; dan bahwa alat perlengkapan RI disumbangkan kepada RIS untuk menegakkan kedaulatannya.

Dua undang-undang yang disetujui KNIP adalah Undang-Undang No. 10 yang berisi mengenai Induk Persetujuan KMB dan masalah kedaulatan dari Belanda kepada RIS. SEdangkan Undang-Undang No. 11 berisi mengenai draf final Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Persetujuan KNIP atas hasil KMB melancarkan jalan bagi terbentuknya Republik Indonesia Serikat, sebagaimana diharuskan oleh KMB. Pada tanggal 14 Desember 1949 delegasi RI dan delegasi negara-negara bagian, yang tergabung dalam BFO menandatangani Piagam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dengan piagam ini resmilah pula negara-negara tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Pada tanggal 15 Desember 1949, Dewan Pemilih Presiden RIS dibentuk. Dewan ini diketuai oleh Mr. Mohammad Roem. Pada tanggal 16 Desember dewan ini memilih calon tunggal Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS. P

elantikan dilaksanakan di Siti Hinggil, Kraton Kesultanan Yogyakarta para tanggal 17 Desember 1949. Selanjutnya Presiden Soekarno secara resmi menunjuk Drs. Mohammad Hatta sebagai formatur kabinet. Pada tanggal 20 Desember Kabinet RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dilantik. Karena Presiden RI, Soekarno dan WAkil PResiden, Mohammad Hatta menduduki jabatan barunya dalam RIS, maka untuk melaksanakan fungsinya di Negara Republik Indonesia, ditunjuk Mr. Assaat sebagai pejabat (Acting) Presiden RI yang tetap berkedudukan di Yogyakarta. Republik Indonesia dalam status sebagai negara bagian RIS dikenal juga sebagai RI Yogyakarta dengan dr. Abdul Halim sebagai Perdana Menteri.

Dengan telah selesainya pembentukan RIS dan kabinetnya, maka "penyerahan kedaulatan" dari tangan Belanda kepada RIS sebagaimana diatur dalam KMB dapat dilaksanakan. Pemerintah RIS menunjuk Perdana Menteri Mohammad Hatta untuk memimpin delegasi RI ke negeri Belanda untuk menerima naskah penyerahan kedaulatan langsung dari Ratu Yuliana. Sedangkan di Jakarta wakil RIS, Sei Sultan Hamengkubuwono IX menerimanya dari Wakil Mahkota Belanda A.H.J Lovink. Upacara dilaksanakan di dua tempat secara bersamaaan pada tanggal 27 Desember 1949.


Analisa Dokumen

Bahan: (alternatif) Foto kopi Lembar Kerja Siswa untuk Dokumen Tertulis, Foto dan Gambar Bergerak.

Bagi kelas kedalam delapan kelompok sesuai dengan subjek-subjek yang terdapat dalam Daftar Dokumen. Selanjutnya perintahkan masing-masing kelompok untuk menganalisa setiap foto, naskah atau film yang menjadi bagian dari kelompoknya dengan menggunakan lembar analisa.

Untuk naskah gunakan Lembar Kerja Siswa: Analisa untuk Dokumen Tertulis

Untuk foto gunakan Lembar Kerja Siswa: Analisa untuk Foto; dan

Untuk film gunakan Lembar Kerja Siswa: Analisa untuk Gambar Bergerak

Bagikan foto kopi Lembar Kerja Siswa kepada masing-masing kelompok sesuai dengan media arsip mereka. Alternatifnya, siswa diperintahkan untuk menuliskannya sendiri dengan menggunakan program pengolah kata yang terdapat dalam komputer dimana mereka sedang pakai, misalnya MSWord.

Debat

  1. Setelah naskah penyerahan kedaulatan dibacakan. Beri penjelasan secara singkat terhadap adanya kontroversi diantara sejarawan mengenai istilah penyerahan dan pengakuan. Selanjutnya bagi kelas kedalam kelompok yang pro dan kontra terhadap kedua istilah tersebut. Setelah dua kelompok terbentuk, beri waktu sepuluh menit bagi mereka untuk mengemukakan poin-poin alasan mereka dengan menuliskannya di muka kelas. Setelah selesai menuliskan beri kesempatan untuk kelompok yang kontra mengemukakan keberatan-keberatan mereka atas masing-masing istilah. Kelompok yang pro terhadap istilah tertentu harus sedapat mungkin memberikan argumen sebagai sanggahan atas keberatan, atau berusaha meyakinkan bahwa pendapat merekalah yang lebih tepat.
  2. Bagi kelas kedalam dua kelompok. Minta masing-masing kelompok memberikan poin-poin penjelasan perbedaan antara Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan Penyerahan Kedaulatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Perintahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menuliskannya di papan tulis. Selanjutnya identifikasi kesamaan diantara pendapat mereka, dan diskusikan bila terdapat pendapat yang berbeda. Kelompok harus dapat menjelaskan argumentasi mereka masing-masing. Setelah selesai beri penjelasan umum sebagai kesimpulan dari materi yang didiskusikan tersebut.

Tugas-tugas

  1. Bagi siswa kedalam lima kelompok sesuai dengan bagian-bagian dari naskah yang terdapat dalam Dokumen Penyerahan Kedaulatan di Negeri Belanda. Perintahkan setiap kelompok secara bergantian membacakan dengan keras. Selanjutnya beri waktu 5 menit kepada kelompok untuk merumuskan poin-poin penting dari naskah yang telah dibacakan. Setelah selesai waktu 5 menit perintahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menuliskannya di papan tulis. Setelah semua selesai menuliskan di papan tulis, beri kesempatan kelompok lainnya untuk menanyakan kepada kelompok yang bersangkutan hal-hal yang kurang dimengerti.
  2. Amati Dokumen Penyerahan Kedaulatan di Negeri Belanda dengan seksama, kemudian sebutkan pimpinan serta anggota delegasi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam Konferensi Meja Bundar.
  3. Amati Dokumen Penyerahan Kedaulatan di Negeri Belanda dengan seksama, kemudian sebuatkan nama-nama negara bagian dan daerah yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat.


Terhadap kemacetan atau kebingungan yang terjadi dalam diskusi atau perdebatan, guru dapat menengahinya dengan memberi penjelasan, atau dengan memberikan alternatif permasalahan tersebut sebagai tugas rumah, apakah sebagai tugas kelompok atau tugas perorangan.


Pernyataan Roem - Royen

Komisi Tiga Negara

Konferensi Inter Indonesia

Penerimaan KNIP atas Hasil Konperensi Meja Bundar

Pembentukan Republik Indonesia Serikat


Jika anda memiliki beberapa harapan, saran atau masalah berkaitan dengan Kelas Digital ANRI, silahkan mengisi kolom berikut atau mengirimkan e-mail ke pendidikan@anri.go.id

Kami sangat menghargai semua feedback yang diterima demi peningkatan kualitas sarana pencerdasan kehidupan bangsa ini.








© 2002, Arsip Nasional Republik Indonesia

Bandung Lautan Api

Hello, hello Bandung! The city of Priangan. Hello, Hello Bandung! The city of memories. So long I did not see you. Now, you are an ocean of fire. Come on people, let’s fight back!

Semenjak Jepang menyerah kepada Sekutu pada Perang Pasifik yang berlanjut dengan berkumandangnya proklamasi Republik Indonesia tentara Jepang di berbagai kota di Indonesia mulai dilucuti dan meninggalkan kota. Tentara Sekutu sebagai pemenang perang pun hadir dengan puluhan ribu tentara untuk mengawasi dan melucuti tentara Jepang di berbagai kota terutama Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan yang dipimpin oleh tentara Inggris, dikomandoi Gubernur Jendral Mallaby.

Hadirnya Sekutu ternyata diboncengi oleh Netherlands Indische Civil Administration (NICA) yang masih ingin menguasai sebuah negara yang baru merdeka. Perang Revolusi Indonesia pun terjadi dengan semangat yang jauh lebih besar sebagai bangsa yang merdeka. Kota Surabaya menjadi pemicu perlawanan terhadap Sekutu dan NICA. 10 November 1945, tentara dan rakyat Indonesia bertempur habis-habisan mempertahankan kota hingga satu bulan lebih. Peristiwa tersebut kita kenang sebagai Hari Pahlawan.

Semarang pun tak luput dari usaha pendudukan kembali Belanda. Pertempuran rakyat dan TNI di Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 kita kenang dengan sebutan Palagan Ambarawa.

Bagaimana dengan Bandung? Bandung memilih jalan damai –ABCD, Anak Bandung Cinta Damai– meskipun semenjak hari proklamasi Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk, menyusul bulan Oktober Laskar Wanita Indonesia (LASWI) didirikan, hingga ke satuan Pelajar Pejuang. Di bidang perjuangan lainnya yaitu jalur diplomasi Oto Iskandar Di Nata memimpin cara damai agar Jepang keluar dari Bandung. Di saat yang sama Sekutu dan NICA juga telah hadir melucuti tentara Jepang dan berusaha menduduki kota Bandung.

Jalur diplomasi ternyata belum tentu disukai semua pihak. Tidak hanya Oto yang dikecam, masyarakat Bandung pun disindir sebagai orang lemah, tak punya semangat revolusi, tak berani mengangkat senjata, dan banyak sindiran lain terutama setelah peristiwa 10 November dan Palagan Ambarawa terjadi.

Perjuangan Oto mengakibatkan Sekutu dan NICA tidak berhasil secara de jure menduduki kota Bandung, namun Si Jalak Harupat malah diculik oleh Laskar Hitam yang kabarnya adalah usaha pihak yang tak suka dengan cara Oto di jaman revolusi tersebut. Musibah lain pun datang, sungai Cikapundung meluap menelan ratusan korban jiwa. Kesempatan ini dipakai oleh Sekutu dan NICA untuk menggempur kota Bandung dan menguasainya di akhir November 1945.

Jalan diplomasi tetap dilakukan, namun corong berani Si Jalak Harupat telah menghilang diculik bersama Residen Priangan, Walikota dan Ketua Komite Nasional Indonesia Priangan.

Tentara Republik Indonesia, Siliwangi, BKR, LASWI dan Pelajar Pejuang beserta rakyat bertahan mempertahankan kota, namun kondisinya semakin parah, hingga akhirnya keadaan semakin terpuruk selama dua bulan berikutnya. Sekutu dan NICA mulai menguasai kota secara de facto. Saat Tentara Republik Indonesia dipaksa menyerah dan meninggalkan kota sejauh radius 11km; Majelis Persatuan Perjuangan Priangan memutuskan untuk membakar kota untuk mencegah Sekutu dan Belanda mempergunakan fasilitas dan instalasi penting.

Para pengungsi Bandung Lautan Api

Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi III Siliwangi menginstruksikan rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Malam harinya bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan oleh sekitar 200.000 warganya. Kota Bandung yang terbakar ini juga disaksikan oleh istrinya Si Jalak Harupat yang masih menunggu kabar kepastian hilangnya sang suami. Warga mengungsi dengan membawa barang seadanya, sebagian mengatur perjalanan ungsian, sebagian menyelamatkan dokumen-dokumen kota, sebagian membakar gedung-gedung penting, bahkan meledakkan bangunan-bangunan besar, hingga instalasi militer pun dihancurkan, salah satunya gudang mesiu yang diledakkan oleh Mohammad Toha yang gugur bersama ledakan. Tengah malam kota Bandung yang terbakar telah ditinggalkan. Menyisakan kenangan perjuangan Bandung Lautan Api.

Peristiwa tersebut dikenang hingga kini. Mars Halo Halo Bandung diciptakan, monumen pun didirikan di lapangan Tegallega. Sineas pun tak luput menjadikan peristiwa tersebut dalam film “Toha Pahlawan Bandung Selatan”, sebuah film karya Usmar Ismail, juga film “Bandung Lautan Api” karya Alam Rengga Surawijaya. Tak ketinggalan penulis puisi W.S. Rendra juga mengabadikan dalam Sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api

Tahun lalu, di bulan Juli 2005 seorang warga di jalan Mohamad Toha 236 menemukan tiga bom roket aktif tertimbun dalam tanah. Menurut pihak kepolisian di lokasi tersebut adalah bekas gudang mesiu yang dulu diledakkan oleh Mohamad Toha.

Sayangnya, lapangan luas Tegallega beserta monumen Bandung Lautan Api terkesan kumuh, tidak senyaman plaza Gasibu. Saya sendiri pun masih merasa malas untuk menikmati lapangan dan monumen tersebut dengan kondisi seperti itu.